Keterbukaan Informasi
   

Share This Page

Regulatory Filing

Disclosure

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang  Pasar  Modal,  Emiten  atau  Perusahaan  Publik  wajib menyampaikan keterbukaan Informasi atau Fakta Material dalam rangka pemenuhan prinsip keterbukaan informasi  yang mempunyai arti penting bagi masyarakat sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan investasi.

Sehubungan dengan pemenuhan keterbukaan informasi tersebut, Perseroan menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder.

Perseroan menjalankan prinsip keterbukaan dengan menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai haknya, tetapi tidak termasuk data rahasia perusahaan berupa : dokumen (kontrak, spesifikasi, shop drawing, asbuilt drawing SK Direksi, dll) atau hal lain yang berkaitan dengan perusahaan yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak-pihak yang tidak berhak mengetahuinya, berdasarkan pertimbangan keselamatan perusahaan, persaingan usaha ataupun pertimbangan etika. Prinsip keterbukaan tersebut tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan informasi Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.

I.  PUBLIKASI INFORMASI & KOMUNIKASI

Perusahaan berkomitmen kepada para pemegang saham atau investor untuk melaksanakan komunikasi sesuai aturan perusahaan. Komunikasi dapat dilaksanakan menggunakan website, media cetak dan elektronik, serta media lainnya antara lain RUPS.

Informasi yang dipublikasikan atau Keterbukaan Informasi dapat berupa sejarah berdirinya perusahaan sampai dengan berita terbaru (updated news) Perusahaan saat ini antara lain: penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, pembentukan usaha patungan, pengajuan tawaran untuk pembelian Efek perusahaan lain; pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material; pemecahan saham atau penggabungan saham; pembagian dividen interim; penghapusan pencatatan dan pencatatan kembali saham di Bursa Efek; pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya; perolehan atau kehilangan kontrak penting; penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan; penjualan tambahan Efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya; perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap Emiten atau Perusahaan Publik; perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; pembelian kembali atau pembayaran Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting; perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan; perkara hukum terhadap Perusahaan dan/atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang berdampak material; penggantian Akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit Perusahaan; penggantian Wali Amanat; penggantian Biro Administrasi Efek; perubahan tahun buku Perusahaan; perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan; Perusahaan berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha; pembatasan kegiatan usaha oleh regulator terkait; perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material; adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan Perusahaan secara material; restrukturisasi utang; penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha; dampak yang bersifat material terhadap Perusahaan karena kejadian yang bersifat memaksa; dan/atau Informasi atau Fakta Material lainnya; serta pelaksanaan kebijakan  tata kelola Perusahaan seperti Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG), Kode Etik Perusahaan, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Perusahaan, Sistem Pelaporan Pelanggaran.

Informasi public dikelola dan disampaikan oleh Biro Sekretaris Perusahaan. Setiap karyawan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Karyawan tidak boleh membocorkan rahasia Perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan dan berpengaruh terhadap harga saham.

Sesuai Peraturan OJK  nomor 31/POJK.04/2015, sebagai berikut:   

1.  Situs Web wajib memuat informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik yang terbuka untuk umum, aktual, dan terkini.

2.  Informasi sebagaimana dimaksud diatas wajib:

a)   disajikan dengan benar dan tidak menyesatkan mengenai keadaan Emiten atau Perusahaan Publik;

b)   disajikan secara jelas sehingga mudah dipahami; dan

c)   dapat diakses setiap saat oleh semua pihak.

3.   Informasi yang wajib dimuat meliputi:

a)   informasi umum Emiten atau Perusahaan Publik;

b)   informasi bagi pemodal atau investor;

c)   informasi tata kelola perusahaan; dan

d)   informasi tanggung jawab sosial perusahaan.

4.       Informasi umum Perusahaan paling kurang memuat:

a)   nama, alamat dan kontak kantor pusat dan/atau kantor perwakilan di daerah nomor telepon, nomor faksimile, dan alamat surat elektronik yang dapat dihubungi;

b)   riwayat singkat Perusahaan;

c)   struktur organisasi;

d)   struktur kepemilikan Perusahaan, meliputi:

                             i.       uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya setiap akhir bulan;

                            ii.       informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau diagram; dan

                           iii.       nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, dan status operasi perusahaan tersebut (jika ada);

e)    profil Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan Sekretaris Perusahaan paling kurang meliputi:

·    foto;

·    nama;

·    riwayat jabatan, termasuk rangkap jabatan;

·    riwayat pendidikan; dan

·    hubungan Afiliasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, serta pemegang saham (jika ada);

·    nama dan alamat:

·    Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik dalam tahun berjalan;

·    Pemeringkat Efek (jika ada);

·    Wali Amanat (jika ada); dan/atau

·    Biro Administrasi Efek (jika ada); dan

·    dokumen Anggaran Dasar

Informasi isi Website PT PP (Persero) Tbk : www.ptpp.co.id dikelola oleh Biro Sekretaris Perusahaan dan selalu di update berdasarkan pada peraturan perundangan khususnya di Pasar Modal serta peraturan Perusahaan yang berlaku.

 

II.  LAPORAN RUTIN PERUSAHAAN

A.    Laporan Keuangan

-       Laporan Keuangan Tahunan Audited, disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan;

-       Laporan Keuangan Interim Audited, disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud;

-       Laporan Keuangan Interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud;

-       Laporan Keuangan Interim Unaudited, disampaikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim  dimaksud;

-       Laporan Keuangan disampaikan dalam bentuk salinan dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik;

-       Laporan Keuangan berupa salinan dokumen elektronik disampaikan melalui website BEI yang berintegrasi dengan website OJK (idxnet.co.id) dan website Perusahaan (www.ptpp.co.id)

-       Laporan Keuangan meliputi komponen sebagai berikut:

1.     Neraca;

2.     Laporan laba rugi;

3.     Laporan perubahan ekuitas;

4.     Laporan arus kas;

5.     Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian internal dari Laporan Keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan

6.     Catatan atas laporan keuangan.

 

B.    Laporan Tahunan

-       Laporan Tahunan wajib disampaikan paling lambat pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah tahun buku berakhir;

-       Laporan Tahunan disampaikan dalam bentuk salinan dokumen cetak dan dokumen elektronik;

-       Laporan Tahunan berupa salinan dokumen elektronik disampaikan melalui website BEI yang berintegrasi dengan website OJK (idxnet.co.id) dan website Perusahaan (www.ptpp.co.id)

-       Laporan Tahunan wajib paling sedikit memuat:

1.     Ikhtisar data keuangan penting;

2.     Informasi saham (jika ada);

3.     Laporan Direksi;

4.     Laporan Dewan Komisaris;

5.     Profil emiten atau perusahaan publik;

6.     Analisis dan pembahasan manajemen;

7.     Tata kelola emiten atau perusahaan publik;

8.     Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik;

9.     Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan

10.  Surat pernyataan anggota direksi dan anggota dewan komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan.

 

III.   INFORMASI PUBLIK

A.    Sesuai dengan POJK Nomor 31 /POJK.04/2015

-       Penggabungan usaha, pemisahan usaha, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan;

-       Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;

-       Pembelian atau penjualan saham perusahaan yang nilainya material;

-       Pendapatan berupa dividen yang luar biasa sifatnya;

-       Perolehan atau kehilangan kontrak penting;

-       Penemuan baru atau produk baru yang memberi nilai tambah bagi perusahaan;

-       Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya;

-       Perubahan dalam pengendalian baik langsung maupun tidak langsung terhadap emiten atau perusahaan publik;

-       Perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

-       Pembelian kembali atau pembayaran efek bersifat utang dan/ atau sukuk;

-       Pembelian atau penjualan aset yang sifatnya penting;

-       Perselisihan tenaga kerja yang dapat mengganggu operasional perusahaan;

-       Perkara hukum terhadap emiten atau perusahaan publik dan/atau anggota direksi dan anggota dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang berdampak material;

-       Penggantian akuntan yang sedang diberi tugas mengaudit emiten atau perusahaan publik;

-       Perubahan tahun buku emiten atau perusahaan publik;

-       Perubahan penggunaan mata uang pelaporan dalam laporan keuangan;

-       Emiten atau perusahaan publik berada dalam pengawasan khusus dari regulator terkait yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha emiten atau perusahaan publik;

-       Pembatasan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik oleh regulator terkait;

-       Perubahan atau tidak tercapainya proyeksi keuangan yang telah dipublikasikan, secara material;

-       Adanya kejadian yang akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan atau menurunnya pendapatan emiten atau perusahaan publik secara material;

-       Restrukturisasi utang;

-       Penghentian atau penutupan sebagian atau seluruh segmen usaha;

-       Dampak yang bersifat material terhadap emiten atau perusahaan publik karena kejadian yang bersifat memaksa;

-       Informasi atau fakta material lainnya.

 

B.    Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.1

-       Transaksi dalam rangka memberikan dan/atau mendapat pinjaman;

-       Transaksi dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan aset termasuk dalam rangka menjamin;;

-       Transaksi dalam rangka memperoleh, melepaskan, atau menggunakan jasa atau Efek suatu Perusahaan atau Perusahaan Terkendali;

-       Transaksi dalam rangka mengadakan kontrak sehubungan dengan aktivitas pada poin sebelumnya.

 

C.    Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.E.2

-       Transaksi material untuk penyertaan dalam badan usaha, proyek, dan/ atau kegiatan usaha tertentu;

-       Transaksi material untuk pembelian, penjualan, pengalihan, tukar menukar aset atau segmen usaha;

-       Transaksi untuk sewa menyewa aset;

-       Transaksi untuk pinjam meminjam dana;

-       Transaksi untuk menjaminkan aset; dan

-       Transaksi untuk memberikan jaminan perusahaan.

dengan nilai 20% (dua puluh perseratus) atau lebih dari ekuitas Perusahaan, yang dilakukan dalam satu kali atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu.

 

IV.   INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Perusahaan dapat tidak memberikan informasi jika informasi tersebut termasuk kedalam informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informsi Publik. Informasi yang dikecualikan tersebut apabila dibuka dan diberikan: dapat menghambat penegakan hukum, dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri, dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, dapat mengungkap rahasia pribadi, memorandum atau surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan dan/ atau informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

 

V.    MEKANISME PENGUNGKAPAN INFORMASI

1.    Biro Sekretaris Perusahaan berkoordinasi dengan divisi terkait dalam membuat laporan rutin dan laporan keterbukaan informasi publik;

2.    Biro Sekretaris Perusahaan menyampaikan laporan rutin dan laporan keterbukaan informasi publik sesuai dengan jangka waktu yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3.    Setiap laporan rutin maupun informasi publik yang dikeluarkan oleh Perusahaan dapat diunduh melalui website BEI yang berintegrasi dengan website OJK (idxnet.co.id) dan website Perusahaan (www.ptpp.co.id).